Strategi kebijakan keamanan laut dalam menanggulangi kejahatan laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi kejahatan laut yang cukup tinggi.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Admiral Yudo Margono, kejahatan laut di Indonesia terus mengalami peningkatan. “Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan keamanan laut dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun swasta,” ujarnya.
Salah satu strategi kebijakan keamanan laut yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kerjasama antarinstansi dalam hal patroli laut. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, “Kerjasama antarinstansi sangat penting untuk mengamankan perairan Indonesia dari berbagai ancaman kejahatan laut.”
Selain itu, penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Laut juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo, “Satgas Keamanan Laut harus mampu bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberantas kejahatan laut di perairan Indonesia.”
Tidak hanya itu, peningkatan kualitas peralatan dan teknologi dalam pengawasan laut juga menjadi strategi yang perlu diperhatikan. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo, “Kita harus terus meningkatkan kualitas peralatan dan teknologi dalam pengawasan laut agar dapat mengamankan perairan Indonesia dari berbagai ancaman kejahatan laut.”
Dalam menghadapi tantangan kejahatan laut, kolaborasi antarinstansi dan penguatan peran Satgas Keamanan Laut merupakan hal yang sangat penting. Dengan menerapkan strategi kebijakan keamanan laut yang tepat, diharapkan kejahatan laut di Indonesia dapat diminimalisir dan perairan Indonesia dapat menjadi lebih aman dan terjaga.