Kehadiran Indonesia sebagai negara maritim memberikan tantangan dan peluang dalam pemantauan aktivitas maritim di wilayahnya. Tantangan tersebut antara lain adalah luasnya wilayah laut Indonesia yang mencakup lebih dari 17 ribu pulau, serta tingginya tingkat aktivitas ilegal seperti illegal fishing dan smuggling di perairan Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Laksamana Sunaryadi, “Pemantauan aktivitas maritim di Indonesia merupakan hal yang penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya alam laut.” Namun, untuk bisa melakukan pemantauan secara efektif, dibutuhkan kerja sama antara berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut.
Salah satu peluang dalam pemantauan aktivitas maritim di Indonesia adalah kemajuan teknologi. “Dengan adanya teknologi canggih seperti satelit dan sistem radar, pemantauan aktivitas maritim dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien,” ujar Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., Menteri Kelautan dan Perikanan.
Namun, tantangan dalam penggunaan teknologi tersebut adalah kurangnya SDM yang terlatih dalam bidang tersebut. “Kita butuh tenaga ahli yang mampu mengoperasikan teknologi pemantauan aktivitas maritim dengan baik,” ungkap Prof. Dr. Djoko Setyanto, Kepala Badan Keamanan Laut.
Dalam upaya mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pemantauan aktivitas maritim di Indonesia, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga kedaulatan wilayah lautnya serta memanfaatkan sumber daya alam laut secara berkelanjutan.