Penegakan hukum di laut menjadi sebuah tantangan yang besar bagi pemerintah dan lembaga terkait. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, menjaga keamanan dan ketertiban di laut merupakan hal yang tidak mudah.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, penegakan hukum di laut memiliki berbagai kendala, mulai dari minimnya jumlah kapal patroli hingga minimnya sumber daya manusia yang terlatih. “Tidak mudah untuk memantau seluruh wilayah laut Indonesia yang begitu luas. Butuh kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menjaga keamanan di laut,” ujar Agus Suherman.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam hal penegakan hukum di laut. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang mengatakan bahwa penegakan hukum di laut harus dilakukan secara lintas batas. “Kita harus bekerja sama dengan negara-negara tetangga dalam hal penegakan hukum di laut agar tidak ada celah bagi pelaku kejahatan untuk lolos,” ujar Susi Pudjiastuti.
Selain itu, peningkatan teknologi dan alat patroli laut juga menjadi salah satu solusi dalam penegakan hukum di laut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mochamad Indrawan, seorang ahli kelautan dari Universitas Indonesia, penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan drone dapat membantu memantau aktivitas di laut dengan lebih efektif. “Dengan teknologi yang tepat, penegakan hukum di laut dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif,” ujar Dr. Mochamad Indrawan.
Dengan adanya kerjasama antar negara, peningkatan teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di laut, diharapkan penegakan hukum di laut dapat menjadi lebih efektif. Tantangan memang besar, namun dengan kerjasama dan upaya bersama, hal ini tentu bukan hal yang tidak mungkin untuk dicapai.