Peran penting penegakan hukum di laut bagi keamanan maritim Indonesia tidak dapat dianggap remeh. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki 54.720 kilometer garis pantai yang perlu dijaga keamanannya. Hal ini merupakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum laut untuk menjaga kedaulatan negara.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda Aan Kurnia, penegakan hukum di laut sangat penting untuk mencegah berbagai kejahatan seperti perdagangan manusia, narkotika, dan illegal fishing. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, beliau menyatakan bahwa “tanpa penegakan hukum yang kuat, keamanan maritim Indonesia akan terancam.”
Pentingnya penegakan hukum di laut juga ditekankan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Prigi Arisandi. Beliau menegaskan bahwa “tanpa penegakan hukum yang tegas, sumber daya laut Indonesia akan terus dieksploitasi secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.”
Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga turut menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum di laut. Beliau menyebutkan bahwa “tanpa penegakan hukum yang efektif, upaya pemberantasan illegal fishing akan sulit dilakukan.”
Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum di laut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah seperti peningkatan patroli laut, penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang melanggar, dan kerjasama lintas negara dalam penegakan hukum maritim. Semua upaya ini dilakukan demi menjaga keamanan maritim Indonesia dan melindungi sumber daya laut yang ada.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting penegakan hukum di laut bagi keamanan maritim Indonesia tidak bisa diremehkan. Diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat untuk menjaga keamanan laut demi keberlanjutan negara kepulauan Indonesia.