Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Pelanggaran batas laut tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga dapat mengancam keamanan wilayah maritim Indonesia.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi Hardijanto, pelanggaran batas laut di Indonesia seringkali dilakukan oleh kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Hal ini tentu melanggar hukum internasional yang mengatur batas laut suatu negara.
“Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Kita tidak boleh memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing maupun dalam negeri,” ujar Rifky.
Salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli di perairan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran batas laut yang terjadi. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kasus pelanggaran batas laut di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir berkat intensifikasi patroli yang dilakukan.
Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum.
Menurut Bambang Gatot Ariyono, Kepala Badan SAR Nasional, “Dibutuhkan kerja sama antara berbagai instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia. Serta perlu adanya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi agar penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal.”
Dengan adanya upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat diminimalisir dan kedaulatan negara tetap terjaga. Seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat, perlu turut serta dalam menjaga keutuhan wilayah maritim Indonesia.